Tamu

OPINI. Buruh.

Kata orang pintar, buruh itu aset perusahaan. Perusahaan tempat buruh mencari nafkah. Akan tetapi, hubungan mereka ‘masih’ berhadapan seperti ‘musuh’. Tiap tahun demo, upah. Gaji tidak mencukupi untuk hidup layak.

Sering demo dilakukan dengan sweeping ke pabrik yang buruhnya enggan ‘partisipasi’. Dipaksa. Akibatnya, beberapa perusahaan rugi hingga milyaran. Itu karena mesin berhenti tiba-tiba, ditinggal buruh demo, saya baca di media. Misal pabrik tekstil. Benang bahan kain, menjadi kusut, rusak & tidak terpakai, karena mesin berhenti ditinggal ‘solidaritas’ demo.

Demo hak pekerja. Menyuarakan aspirasinya. Keren, ya. Kalau memaksa & merugikan perusahaan jelas salah. Jokowi mengusulkan UU yang mengatur buruh. Agar, tidak tiap tahun demo. Memacetkan kota, artinya kerugian. Juga pabrik merugi. Padahal, Vietnam Myanmar siap-siap menyalip Indonesia. ‘Gimana tuh’.

Atas usulan para ahli, tiru negara lain, yang mampu menyelesaikan masalah serupa. Tanpa demo, tetapi buruh terjamin. Intinya: tidak semua komponen biaya hidup, dibebankan pada gaji. Berat! Negara & perusahaan menjamin. Melalui sistem yang adil.  

Seperti biaya kesehatan gratis (KJS), biaya operasional siswa (KJP), sewa tempat tinggal (rumah vertikal – rusun) murah, transportasi ke tempat kerja murah atau gratis. Tempat hiburan murah. Juga jaminan harga pangan stabil. Kalau Ferrari naik 1000% buruh ‘gak’ terganggu kan?

Kenaikan gaji buruh, menjadi sia-sia kalau harga-harga juga naik. Sampai angka berapa, kenaikan gaji itu? Selesai dengan demo? Sistem yang dibenahi. Bayangkan, gaji 5 juta/bulan, kemudian operasi 100juta. Gimana cara bayarnya, berapa lama, pakai koran?

KJS itu sistem. Menjamin masalah kesehatan. Mengkafer biaya kesehatan sampai ratusan juta, gratis. Luar biasa. Ternyata kita bisa. Kalau dana dikelola oleh yang kompeten, bersih, tidak bisa disogok bisa ‘tuh’ mensejahterakan. Setuju?

Coba Anda bandingkan.  Antara gaji naik, 5 juta/bulan & fasilitas ‘berat’ ditanggung negara. Kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, harga pangan dijamin negara. ‘Opo ora ueeenakkk… hayooo’.

Gak percaya, lihatlah miniatur Indonesia, Jakarta. Itu sudah & sedang diupayakan pemimpinnya. Jokowi Ahok. Mau bukti, tanya ke warga yang sudah menikmatinya. Kalau ‘denger’ ucapan tokoh bias. Ada ‘keplentingan’. Pasti bunyinya: “Pencitraan”, “Kurang kerjaan”, “Gaya-gayaan”, “Sok-sokan”.  Ya terserah Anda sih, klo percaya.

Kalau saya, ya ‘ngiri’. Jangan hanya Jakarta. Indonesia dong. Masalah itu kan masalah umum, semua penduduk, Sabang sampai Merauke. Jadi, sistemnya harus berlaku di seluruh Indonesia. Itulah kenapa, saya mendukung Jokowi jadi Presiden RI 2014-2024. Indonesia Maju, Insya Allah, atas ijin Allah pemilik langit & bumi & isinya. Buat Anda, terserah!  ‘Mo’ milih yang mana, demokrasi ‘bro’, boleh dong beda!

Soal Buruh, Pengusaha Sarankan Pemerintah Tiru Jokowi-Basuki

[2 November 2013;kompas.com]

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton J Supit (kanan) berdiskusi dalam acara Polemik Buruh Mengeluh Pengusaha Berpeluh, Sabtu (2/11/2013) di Jakarta. Diskusi tersebut mengupas tentang tuntutan buruh yang menginginkan peningkatan nilai upah minimum provinsi (UMP) . | TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Pengusaha menyarankan pemerintah mencontoh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo & wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, yang mengupayakan kesejahteraan buruh. Hal itu efektif mengurangi beban hidup kaum buruh.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, program Kartu Jakarta Sehat (KJS) & Kartu Jakarta Pintar (KJP) Jokowi menjadi contoh pemerintah memberikan jaminan hidup bagi warganya.

"Semestinya kalau pemerintah itu berjalan baik, lakukan seperti yang dilakukan seperti Pak Jokowi & Pak Ahok (Basuki), menyiapkan fasilitas perumahan, menyiapkan transportasi yang baik," ujar Anton, Sabtu (2/11/2013) di Jakarta.

Kesejahteraan buruh bisa diselesaikan jika negara masuk & memberikan jaminan sosial yang efektif.

"Jangan sampai semua ini mengganggu investasi yang sedang berjalan. Apakah kita rela kehilangan banyak lapangan pekerjaan, sementara kita butuh investor agar ada lapangan pekerjaan untuk income, untuk pajak, & lain-lain," ujarnya.

Ketua Komite Tetap Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Riza Suarga, seberapa pun besarnya upah, jumlahnya selalu kurang karena harga-harga meroket. Singapura & Malaysia negara dengan sistem pengupahan & jaminan sosial yang baik. Pemerintah memberikan jaminan kesehatan & pendidikan bagi warga.

Jika ada jaminan kebutuhan dasar perusahaan & negara, buruh tidak dipusingkan masalah upah. "Jadi mikirnya benar-benar kerja," kata Riza. [Editor : Laksono Hari Wiwoho]